BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – Kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR kembali diuji. Di tengah upaya mengatasi darurat sampah, kini angka anak putus sekolah cukup tinggi.
Berdasarkan data awal dari aplikasi verifikasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, tercatat sekitar 7.000 anak putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan sekolah. Namun, dari angka itu, baru 1.900 yang datanya berhasil diverifikasi.
Meski demikian, Pemerintah Kota Banjarmasin (Pemko) Banjarmasin tetap menggunakan angka konservatif 7.000 sebagai pijakan kerja, sembari menunggu validasi ulang di lapangan.
Sebagian besar anak yang masuk dalam daftar tidak sekolah tersebut berada di jenjang pendidikan usia dini (PAUD).
Melihat kondisi itu, Wali Kota HM Yamin AR menginstruksikan kepada seluruh jajarannya turun langsung ke lapangan untuk menangani anak putus sekolah.
“Kita harus jujur melihat kenyataan. Masih banyak anak kita yang tak sekolah, dan itu bukan cuma urusan dinas pendidikan. Ini tanggung jawab seluruh elemen kota,” ujarnya dia dikutip Selasa (6/5).
Yamin menegaskan masalah ini pekerjaan rumah yang mesti dilakukan semua pihak. Itu ditegaskannya saat sosialisasi penanganan anak putus sekolah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin bertema “Ayo bersama kita atasi anak tidak sekolah – Banjarmasin Maju Sejahtera”
Karena itu, Yamin meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penandatanganan komitmen bersama siap turun tangan langsung.
“Kalau hanya satu dinas yang bergerak, kita akan lambat. Tapi kalau semua terlibat, saya yakin angka anak putus sekolah bisa kita tekan,” kata Yamin.
Dia pun berencana membentuk tim lintas sektor untuk penanganan anak putus sekolah yang disinyalir ribuan anak tersebut, yakni melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga swasta, untuk mempercepat pendataan dan intervensi.
“Intinya, tak ada anak yang dibiarkan berhenti sekolah begitu saja,” ujarnya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Ryan Utama menambahkan, satu hal yang paling utama yakni mengetahui alasan jelas kenapa sebagian besar dari mereka tidak sekolah. “Apakah karena biaya, kondisi keluarga, atau faktor sosial lainnya,” timpal Ryan.
Menurut dia, Pemkot Banjarmasin sebenarnya telah mencatat peningkatan angka putus dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
“Rapor pendidikan kita naik dari status tuntas awal ke tuntas Madya. Itu menunjukkan mayoritas indikator layanan sudah terpenuhi. Tapi tetap saja, satu anak yang tak sekolah adalah satu kegagalan yang harus segera ditangani,” ucapnya.
Ryan menjelaskan, data terakhir dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalsel menunjukkan kemungkinan jumlah anak tidak sekolah sebenarnya sekitar 3.000-an.
