BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyambut langkah tegas Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dalam menyiapkan mitigasi hingga kemungkinan penetapan status darurat banjir di Banua.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyebut kunjungan Menteri LH ke Desa Bincau, Kabupaten Banjar, menjadi sinyal kuat penguatan penanganan banjir yang melanda sejumlah daerah.
“Kami mendampingi langsung Pak Menteri meninjau kondisi lapangan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan masih ada kawasan yang tergenang,” ujar Syarifuddin, Selasa (30/12).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH memberikan arahan strategis, khususnya terkait aktivitas usaha di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS). Pemerintah pusat disebut akan melakukan pemetaan dan audit lingkungan.
“Pak Menteri menyampaikan akan dilakukan mapping dan audit lingkungan. Setelah hasilnya keluar, langkah lanjutan bisa ditentukan secara lebih terarah,” jelasnya.
Syarifuddin menegaskan, langkah itu sejalan dengan upaya mengembalikan fungsi ekologis hutan sebagai kawasan resapan air dan pengendali curah hujan.
“Fungsi hutan harus dikembalikan agar mampu menahan curah hujan yang tinggi. Ini penting untuk keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Selain upaya jangka menengah dan panjang, Pemprov Kalsel juga mengintensifkan koordinasi lintas sektor untuk mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi darurat banjir.
“Kami sudah rapat dengan kabupaten dan kota serta seluruh pihak terkait. Ke depan kami terus berkoordinasi, termasuk terkait penetapan status darurat,” tegasnya.
Banjir saat ini tidak hanya melanda Kabupaten Banjar, tetapi juga sejumlah wilayah lain seperti Balangan, Kurau Tengah, Kurau Selatan, dan Kupang Jaya.
Untuk penanganan darurat, pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial, BPBD, dan perangkat daerah lainnya.
“Semua sumber daya kami kerahkan untuk membantu masyarakat terdampak,” tutup Syarifuddin.
