BANJARUPDATE.COM, TABALONG – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong tahun 2025 menembus angka 83,11 persen. Dari total anggaran sebesar Rp 3,59 triliun, dana yang berhasil diserap mencapai Rp 2,99 triliun hingga akhir tahun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong, H Husin Ansari, mengatakan capaian tersebut masih bersifat perhitungan manual. Pihaknya masih akan melakukan pencocokan akhir dengan Bank Kalsel setelah seluruh proses jurnal rampung.
“Kalau dibandingkan serapan tahun 2024, turun sekitar 2 persen. Tapi perlu diingat, anggaran 2025 jauh lebih besar,” kata Husin, Senin (5/1/2026).
Husin mengungkapkan, serapan anggaran tertinggi berada di BPKAD dengan capaian 91,72 persen. Sementara itu, terdapat dua SKPD dengan tingkat serapan terendah.
Satu SKPD mengalami kendala karena anggaran belanja pegawai sudah disesuaikan untuk struktur baru yang dipimpin pejabat eselon II, namun hingga 2025 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) belum berubah sehingga anggaran tidak dapat dieksekusi. Adapun satu SKPD lainnya terkendala karena sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
Untuk tingkat kecamatan, serapan anggaran tertinggi dicatat Kecamatan Haruai yang mencapai 92,63 persen.
Lebih lanjut, Husin menjelaskan masih adanya anggaran yang belum terserap juga disebabkan beberapa pekerjaan yang belum rampung dan masih dalam proses penyelesaian dengan pengenaan denda sesuai ketentuan.
Selain itu, terdapat 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang masuk ke Bank Kalsel pada 31 Desember 2025 namun ditolak karena melewati batas waktu pencairan.
“Pekerjaan yang belum terbayarkan itu akan kami selesaikan pada pergeseran anggaran, kemungkinan sekitar Maret 2026,” tutup Husin.
