Suami Wali Kota Banjarbaru Dilantik Jadi Karo Administrasi Pembangunan Kalsel

Banjar Update52 Dilihat

BANJARUPDATE.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin melantik 11 pejabat tinggi pratama Pemprov Kalsel. Salah satunya, Ryandi Hidayat, suami Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby, resmi menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Persada Idham Chalid, Selasa (6/1/2026). Muhidin menegaskan, pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan efektivitas pemerintahan menghadapi agenda pembangunan 2026.

Selain Ryandi Hidayat, sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Muhammad Yasin Toyib sebagai Kepala Dinas PUPR, Noryadi sebagai Kepala BKD, serta Ronny Eka Saputra sebagai Kepala BPBD Kalsel.

Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak dipercaya memimpin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sementara Dany Matera Saputra menjabat Kasatpol PP dan Damkar.

Untuk lingkungan RSUD Ulin, Heru dilantik sebagai Wakil Direktur Non Medik, sedangkan dr Agung Ary Wibowo sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan.

Adapun jabatan Kepala Biro Perekonomian diemban Eddy Iphamsyah Jaya, Kepala Biro Umum dijabat Ma’ruf Rizani, dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dipercayakan kepada Fahrurazi.

Dalam arahannya, Muhidin meminta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja tanpa menunda masa adaptasi.

“Tidak perlu berlama-lama menyesuaikan diri. Segera bekerja optimal dengan menjunjung tinggi integritas,” tegas Muhidin.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan kinerja, termasuk melibatkan pejabat eselon III untuk menilai kinerja atasan sebagai bahan evaluasi.

“Kami akan melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel yang baru, Noryadi, menyampaikan bahwa dari total 12 jabatan tinggi pratama, baru 11 posisi yang telah terisi.

“Hari ini kami melantik 11 pejabat. Masih ada satu jabatan, yakni Kepala Dinas Dukcapil, yang prosesnya masih berada di Kementerian Dalam Negeri. Kami menunggu keputusan Mendagri terkait jadwal pelantikannya,” ujar Noryadi.

Ia menambahkan, hingga kini masih terdapat dua jabatan Eselon IIA yang kosong, yakni Asisten I dan Kepala Dinas ESDM Pengisian kedua posisi tersebut masih menunggu arahan Gubernur Kalimantan Selatan.

Selain itu, Noryadi juga mengungkapkan bahwa pada 2026 mendatang terdapat empat pejabat Eselon II yang akan memasuki masa pensiun. Terkait mekanisme pengisian jabatan tersebut, BKD masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Gubernur.