BANJARUPDATE.COM, TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif resmi membuka Orientasi dan Pra Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan RKPD 2027 sekaligus meluncurkan Rumah Aksi Pembangunan di Hotel Lotusa, Simpang Empat, Minggu (8/2/2026).
Agenda ini menandai dimulainya fase konsolidasi dan transformasi pembangunan daerah.
Bupati mengatakan RKPD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tanah Bumbu 2025-2029, yang menjadi periode penting untuk penguatan hasil pembangunan.
Adapun visi pembangunan daerah yakni mewujudkan Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab.
Visi tersebut dijabarkan dalam sejumlah misi pembangunan, meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pemerataan infrastruktur dan wilayah, reformasi birokrasi, serta penguatan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Andi Rudi Latif juga menyampaikan tema pembangunan Tanah Bumbu 2027, yakni Transformasi Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur, dan Beradab.
“Ini bukan sekadar melanjutkan rutinitas pembangunan, tetapi fase transformasi struktural,” tegasnya.
Transformasi tersebut mencakup penguatan infrastruktur dasar dan ekonomi, pengembangan ekonomi lokal berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, serta percepatan digitalisasi layanan pemerintahan.
Bupati juga menekankan empat arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang harus diterjemahkan secara konkret dalam RKPD 2027, mulai dari pengelolaan sampah terpadu, pengentasan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, hingga penguatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Ia menegaskan setiap rupiah APBD harus berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, perencanaan pembangunan ke depan harus berbasis data, terintegrasi dengan penganggaran, dan berorientasi pada hasil serta dampak nyata.
Acara tersebut dirangkai dengan peluncuran Rumah Aksi Pembangunan sebagai wadah kolaborasi lintas sektor, laboratorium inovasi kebijakan, serta sarana monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
“Rumah Aksi Pembangunan adalah wujud komitmen Tanah Bumbu menuju tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan modern,” pungkasnya.
