BANJARUPDATE.COM, KANDANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menegaskan pentingnya penyelarasan antara Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS.
Hal ini disampaikan sebagai bentuk komitmen legislatif dalam memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ketua Komisi III DPRD HSS, Yuniati, mengatakan bahwa pihaknya memahami kondisi efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional. Meski demikian, DPRD tetap berkewajiban memperjuangkan kebutuhan warga yang disampaikan melalui berbagai saluran aspirasi.
“Kami memahami adanya efisiensi anggaran secara nasional. Ini bukan hanya dialami Kabupaten HSS. Namun sebagai wakil rakyat, kami tetap harus memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Yuniati menekankan bahwa sinkronisasi antara Pokir DPRD dan rencana kerja pemerintah daerah harus menjadi perhatian bersama. Langkah ini diperlukan agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan saling tumpang tindih.
“Harapannya ke depan ada solusi sehingga Pokir DPRD dan perencanaan eksekutif bisa sinkron,” tegasnya.
Menurutnya, penyelarasan tersebut juga penting untuk memastikan pembangunan di HSS tetap sejalan dengan visi-misi Bupati Syafrudin Noor dan Wakil Bupati Suriani.
“Dengan begitu, visi-misi Bupati Syafrudin Noor dan Wakil Bupati Suriani untuk membangun desa, menata kota tetap berjalan, sambil aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD juga dapat diwujudkan,” pungkasnya.
