BANJARUPDATE.COM, KANDANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menegaskan pentingnya sinkronisasi pokok-pokok pikiran (Pokir) dengan kebijakan anggaran eksekutif, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional.
Ketua Komisi III DPRD HSS Yuniati menegaskan bahwa legislatif tetap berupaya memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan, meski ruang fiskal pemerintah daerah ikut terdampak kebijakan efisiensi dari pusat.
“Kami memahami adanya efisiensi anggaran secara nasional. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun sebagai wakil rakyat, kami tetap harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD,” ujarnya usai rapat kerja sinkronisasi Pokir bersama eksekutif, Rabu (4/3/2026).
Ia menekankan perlunya titik temu antara legislatif dan eksekutif agar perencanaan pembangunan tetap berjalan selaras.
“Harapannya, ke depan ada solusi sehingga Pokir DPRD dan perencanaan eksekutif bisa sinkron. Dengan begitu, visi-misi Bupati Syafrudin Noor dan Wakil Bupati Suriani untuk membangun desa dan menata kota tetap berjalan, sambil aspirasi masyarakat melalui DPRD juga dapat diwujudkan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Muhammad Noor memastikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menindaklanjuti Pokir sesuai mekanisme resmi.
“Pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari masyarakat dan diatur jelas dalam Permendagri. Pemerintah daerah menyambut baik dan OPD akan mengkondisikan usulan ini sesuai aturan serta kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
