DPRD HSS Rekomendasikan LKPj 2025, Soroti Ekonomi dan PAD

Banjar Update290 Dilihat

BANJARUPDATE.COM, HSS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/04/2026).

Agenda tersebut menjadi momentum penting bagi legislatif untuk memberikan catatan strategis terhadap kinerja pemerintah daerah.

Rapat dipimpin Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi bersama Wakil Ketua I Husnan dan Wakil Ketua II Muhammad Kusasi, serta dihadiri Bupati HSS H. Syafrudin Noor dan Wakil Bupati H. Suriani.

Dalam rekomendasi yang dibacakan Rahmad Iriadi, DPRD HSS menekankan perlunya percepatan pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi warga. Legislator menilai pemerintah daerah harus lebih agresif dalam mendorong iklim ekonomi yang produktif dan inklusif.

Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sorotan utama. DPRD menilai potensi PAD masih besar namun belum dimaksimalkan secara optimal sehingga memerlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih kuat.

Selain itu, DPRD mendorong peningkatan alokasi anggaran pada sektor pertanian. Menurut legislatif, sektor ini merupakan instrumen vital dalam upaya menekan angka pengangguran dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten HSS.

“Kami berharap rekomendasi ini menjadi pijakan dalam merumuskan langkah strategis pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkeadilan,” ujar Rahmad Iriadi saat menyampaikan rekomendasi tersebut.

Menanggapi rekomendasi DPRD, Bupati HSS Syafrudin Noor menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh catatan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia juga mengapresiasi fungsi pengawasan yang dilakukan legislatif.

“Terima kasih kepada DPRD atas koreksi melalui rekomendasi LKPj APBD 2025 ini. Semoga dengan pengawasan yang baik, pembangunan di Kabupaten HSS ke depan menjadi lebih berkualitas,” ujar Bupati.

Rapat paripurna ditutup dengan penegasan bahwa kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk memastikan pembangunan daerah berjalan lebih terarah dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat HSS.