BANJARUPDATE.COM, HSS – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terus mematangkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD HSS, Selasa (28/7/2026), Banggar menyoroti sejumlah rincian anggaran guna memastikan penyusunan APBD 2027 tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua DPRD HSS, Akhmad Fahmi, dan diikuti delapan anggota Banggar. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) HSS Muhammad Noor yang memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), didampingi Kepala Bapperida, Kepala BPKPD, para asisten, serta kepala bagian di lingkungan Setda HSS.
Dalam pembahasan tersebut, anggota Banggar mengajukan berbagai pertanyaan terkait rincian pos anggaran yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS 2027.
Pendalaman dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar setiap alokasi anggaran disusun secara transparan, akuntabel, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Ketua DPRD HSS, Akhmad Fahmi, mengatakan pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten HSS pada tahun 2027. Karena itu, setiap program yang diusulkan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pembahasan ini menjadi momentum untuk memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah,” ujar Akhmad Fahmi.
Fahmi menambahkan, DPRD tidak hanya mencermati besaran anggaran, tetapi juga mengawal agar seluruh program yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin APBD 2027 tidak hanya tersusun dengan baik di atas kertas, tetapi juga mampu diwujudkan dalam bentuk program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan,” tambahnya.
Seluruh pertanyaan yang disampaikan anggota Banggar dijawab langsung oleh Sekda HSS bersama jajaran TAPD. Penjelasan tersebut menjadi bahan bagi DPRD untuk menyempurnakan pembahasan sebelum dokumen KUA-PPAS disepakati bersama.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam rapat adalah proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2027. DPRD menilai kenaikan PAD menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program prioritas.
Sekda HSS Muhammad Noor mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui pengelolaan yang lebih efektif dan inovatif, tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat.
