BANJARUPDATE.COM, HSS – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 saat menggelar rapat kerja bersama jajaran eksekutif membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Rabu (1/7/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD meminta penjelasan rinci terkait besarnya Silpa, termasuk program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak terlaksana hingga menyebabkan anggaran tidak terserap secara optimal.
Ketua Komisi I DPRD HSS, Syarifudin, didampingi Wakil Ketua Komisi I, Rahmad Iriadi, menegaskan pihaknya meminta setiap OPD menyampaikan rincian per item beserta alasan yang menyebabkan sejumlah kegiatan gagal direalisasikan.
Namun, pembahasan belum berjalan maksimal karena sebagian perwakilan OPD yang hadir belum dapat memberikan penjelasan secara detail mengenai kendala teknis di lapangan.
“Banyak kepala OPD yang baru menjabat, sehingga mereka belum mengetahui secara detail alasan mengapa beberapa program kerja belum terlaksana,” ujar Rahmad Iriadi.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD, Komisi I menginstruksikan seluruh SKPD mitra kerja agar segera menyerahkan laporan tertulis mengenai pelaksanaan program dan penyebab tidak terserapnya anggaran.
Laporan tersebut diharapkan memuat data yang jelas, mulai dari indikator capaian hingga berbagai kendala yang dihadapi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan APBD berikutnya.
Rahmad berharap besarnya Silpa 2025 dapat dimanfaatkan kembali secara lebih efektif melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni tahun berikutnya, terutama untuk membiayai program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, anggaran daerah harus diprioritaskan pada sektor pembangunan dan pelayanan publik agar tidak kembali menyisakan Silpa dalam jumlah besar.
“Manfaatkan Silpa 2025 ini secara maksimal untuk mendukung percepatan program pembangunan daerah,” pungkasnya.
