BANJARUPDATE.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru mulai menyiapkan langkah antisipasi menyusul kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sungup yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar satu tahun lagi. Salah satu langkah yang disiapkan yakni membentuk satuan tugas (satgas) persampahan.
Rencana tersebut mengemuka dalam studi lapangan ke TPA Sungup yang dilanjutkan Forum Group Discussion (FGD) di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sebelimbingan, Kamis (16/7/2026). Sebelum diskusi, peserta dari berbagai SKPD meninjau langsung kondisi TPA untuk melihat sistem pengelolaan, volume sampah hingga fasilitas yang tersedia.
Kepala DLH Kotabaru, Hj Melinda Ratna Agustina, mengatakan pembentukan satgas dilakukan sebagai langkah mitigasi menghadapi berbagai risiko di TPA, mulai dari kebakaran, pencemaran air, longsoran sampah hingga potensi konflik sosial akibat keterbatasan kapasitas.
“Kalau tidak ada pemilahan, umur TPA kita hanya sekitar satu tahun lagi. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” kata Melinda.
Menurutnya, satgas nantinya akan melibatkan sejumlah instansi seperti BPBD, Satpol PP, hingga Diskominfo. Mereka akan bertugas menyiapkan langkah mitigasi, mulai dari penyediaan sumber air, jalur evakuasi hingga pengawasan di kawasan TPA.
Melinda menilai persoalan sampah tidak cukup ditangani di TPA. Pengelolaan harus dimulai dari rumah tangga melalui pemilahan dan pengolahan sampah agar volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengelolaan di hilir. Kalau dari rumah tidak ada pemilahan dan pengomposan, maka TPA akan cepat penuh,” ujarnya.
Selain membahas kondisi TPA, FGD juga mengulas berbagai kendala pengelolaan sampah, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga kebutuhan teknologi. Hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kotabaru H Minggu Basuki berharap seluruh SKPD dan masyarakat ikut berperan dalam mengurangi timbulan sampah.
“Kami berharap hasil FGD ini menjadi dasar kebijakan ke depan, sekaligus mendorong keterlibatan seluruh SKPD dan masyarakat. Kita semua juga harus menjadi agen perubahan dalam pengelolaan sampah, dimulai dari diri sendiri,” ujarnya.
