BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – Pemprov Kalsel menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Musrenbang Kalsel yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto, Kamis (25/4).
Gubernur Kalsel H Muhidin dalam sambutannya menekankan pentingnya pembangunan berbasis SDM yang unggul serta penguatan sektor unggulan untuk mendukung posisi Kalsel sebagai pusat distribusi regional.
Muhidin juga menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi dan produktivitas masyarakat menjadi bagian penting dari agenda pembangunan provinsi.
“Kami memerlukan strategi yang menyasar sektor unggulan yang nyata, seperti pertanian, UMKM, dan industri kreatif, serta didukung oleh infrastruktur yang mumpuni,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi banjarmasin.kalselprov.go.id, Jumat (25/4).
Sementara itu, Wamendagrai, Bima Arya, memuji potensi besar yang dimiliki Kalimantan Selatan. “Kalsel ini dahsyat. Punya modal kultural, kekayaan alam, dan karakter religius yang kuat. Sekarang tinggal bagaimana kepala daerahnya turun tangan dan bekerja nyata,” ujarnya.
Kegiatan di isi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan dan BAPPENAS, Kepala Bappedalitbang Banjar, Nashrullah Shadiq.
Nashrullah menyampaikan pentingnya pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Menurutnya, bendungan tersebut krusial dalam mengatasi bencana banjir tahunan serta mendukung program lumbung pangan dan cetak sawah baru di Kabupaten Banjar.
Ia juga menyampaikan harapan agar proyek koridor Sekumpul dapat dilanjutkan dan direalisasikan tahun ini. “Kabupaten Banjar siap mendukung penuh pembangunan tersebut,” ucap Nashrullah.
Mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional”, Musrenbang Kalsel ini menghasilkan kesepakatan 5 program prioritas strategis Provinsi Kalsel untuk tahun 2026.
Lima prioritas strategis itu meliput, pembangunan SDM unggul dan berbudaya; pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian berbasis wilayah; penguatan sektor industri, UMKM, perdagangan, pertanian, dan pariwisata; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas mitigasi bencana; dan penguatan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik. (tim)
