BANJARUPDATE.COM, KOTABARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel ) kembali melanjutkan megaproyek pembangunan Jembatan Pulau Laut.
Tahun ini Pemprov Kalsel menyiapkan anggaran Rp750 miliar untuk pembangunan Jembatan Pulau Laut yang mehubungkan Pulau Kalaimantan dan Pulau Laut di Kotabaru dengan total biaya keseluruhan Rp5,9 triliun.
Anggaran di 2025 itu digunakan untuk membangun jembatan bagian pendekat antara Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.
Plt Kepala Dinas Pekerajaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Yasin Toyib, mengungkapkan anggaran itu berasal dari APBD Kalsel, Tanah Bumbu dan Kotabaru.
“Rp550 miliar berasal dari APBD Pemprov Kalsel dan Rp200 miliar dari APBD Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu,” ujar Yasin merincinkan, dikutip Sabtu (3/5).
Sebelumnya pada rapat kerja Dinas PU dan Komisi III DPRD Kalsel, pada Februari 2025, Yasin menegaskan pembangunan Jembatan Pulau Laut tidak terpengaruh kebijakan efisiensi anggaran pada 2025.
Kendati demikian, Yasin mengakui Pemprov Kalsel mengalami pemotongan sekitar Rp100 miliar.
“Tapi dari anggaran perjalanan dinas, rapat, serta dana alokasi khusus (DAK), sedangkan untuk infrastruktur jalan terus,” ucap Yasin.
Namun, ia tetap berharap pembangunan jembatan sepanjang 3,75 Kilometer tersebut tetap mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
“Kami terus mengerjakan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru tersebut dari sisi kanan dan kiri. Namun, kita mengharapkan bantuan pemerintah pusat untuk bagian tengah jembatan,” ujar Yasin.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel mengupayakan dapat mengantongi perizinan untuk keberadaan prasarana perhubungan darat yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut itu.
Sebab, kata Yasin, pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru tersebut harus mendapatkan izin dari Komisi Keselamatan Jalan, Jembatan dan Terowongan.
Awalnya, Pemprov Kalsel memperkirakan pembangunan Jembatan Pulau Laut dapat dikerjakan selama dua tahun, namun pertimbangan anggaran yang besar sehingga rencana pembangunan menjadi tiga tahun. Jika sesuai target, masyarakat dapat memanfaatkan jembatan tersebut pada 2028.
