BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – Baru dua hari menjabat, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kadisdag Kalsel) Ahmad Bagiawan langsung bergerak cepat menanggapi keluhan masyarakat soal mahalnya harga tabung LPG 3 kilogram (Kg) bersubsidi yang dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Sebagai langkah awal, saya akan turun langsung ke lapangan untuk memantau ketersediaan dan penyaluran LPG 3 kg, baik di pengecer, pangkalan, maupun agen. Kita ingin tahu apa penyebab harga bisa tembus hingga Rp50 ribu,” ujarnya dikutip Rabu (17/07).
Bagiawan menegaskan, pengawasan intensif akan dilakukan karena pengecer dan pangkalan merupakan ujung tombak dalam rantai distribusi elpiji bersubsidi tersebut. Ia juga menyebutkan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pertamina, untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
“Kita tidak ingin masyarakat terbebani. Harga eceran tertinggi seharusnya Rp18.500, tapi yang terjadi di lapangan bisa mencapai Rp45.000. Ini perlu ditelusuri, apakah masalahnya di pasokan atau di distribusi,” katanya.
Warga di sejumlah wilayah Banjarmasin mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang kini berkisar Rp35.000 hingga Rp45.000 per tabung. Kelangkaan juga dilaporkan terjadi di beberapa lokasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalsel, M. Irfan menyebutkan bahwa pasokan LPG 3 kg saat ini sebenarnya cukup. Terdapat sekitar 2.500 metrik ton stok di provinsi yang diperkirakan mencukupi kebutuhan selama sepekan.
Secara keseluruhan, Kalsel memiliki 3.000 pangkalan dan 100 agen, dengan rata-rata distribusi harian mencapai 100.000 tabung LPG 3 kg. Di Banjarmasin sendiri terdapat 800 pangkalan dan 19 agen, dengan kuota 20.000 tabung per hari.
Namun, Irfan mengakui distribusi sempat terganggu akibat libur nasional dan pembatasan pengiriman selama dua pekan terakhir, di mana satu pangkalan hanya menerima maksimal 200 tabung, dari sebelumnya 250–300 tabung.
Dinas Perdagangan Kalsel pun akan terus memantau dan menindak jika ditemukan pelanggaran atau penimbunan dalam penjualan LPG subsidi tersebut.
