BANJARUPDATE.COM, BANJARBARU – Delapan perusahaan pemegang konsesi di Kalsel diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Perusahaan tersebut terdiri dari empat di sektor kehutanan dan empat di sektor perkebunan.
Menteri LH Hanif Faisol menegaskan lahan terbakar jadi tanggung jawab pemilik izin, dan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu.
“Areal kerja mereka terbakar. Kami sedang lakukan penyelidikan,” ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq saat Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Banjarbaru, Kamis (7/8/2025).
Hanif menegaskan lahan yang terbakar merupakan tanggung jawab pemegang izin konsesi. KLH bersama tim tengah mengumpulkan bukti dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
“Tadi saya lihat sendiri beberapa titik terbakar di lahan konsesi. Itu tidak bisa dibiarkan, akan kami tindak,” tegasnya.
Ia memastikan penegakan hukum akan dilakukan bersama Polda Kalsel, tanpa memandang apakah pembakaran dilakukan sengaja atau karena kelalaian.
Menurut Hanif, wilayah Kalsel tidak sekompleks Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dalam penanganan karhutla, karena luas lahan gambutnya jauh lebih kecil—sekitar 300.000 hektare.
“Di Kalteng lahan gambut 4,9 juta hektare, Kalbar 2,1 juta hektare. Tapi justru tahun 2023, Kalsel malah jadi ‘juara’ karhutla. Terluas se-Indonesia,” sindirnya.
KLH menekankan pentingnya upaya pencegahan dan tanggung jawab penuh dari para pemegang konsesi, sebagai langkah konkret menekan kejadian karhutla di tahun-tahun mendatang.
