BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin terus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menargetkan setiap kecamatan di Banjarmasin memiliki rumah susun sewa (rusunawa) dalam beberapa tahun ke depan.
Kepala Disperkim Banjarmasin Chandra Iriandi mengatakan, saat ini pihaknya fokus menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study) di dua kecamatan, yakni Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, yang ditargetkan rampung pada 2025.
“Untuk Banjarmasin Utara dan Barat sudah kami usulkan pada 2026. Targetnya, semua kecamatan nanti punya rusunawa,” kata Chandra, Senin (6/10).
Menurutnya, pembangunan rusunawa akan disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan wilayah. Misalnya, di Banjarmasin Timur, rusunawa akan disiapkan untuk relokasi warga terdampak proyek pemerintah, sementara di Banjarmasin Selatan difokuskan mendukung program nasional Tiga Juta Rumah dengan konsep hunian vertikal dan rumah tapak.
“Sedangkan di Banjarmasin Utara, rencananya di daerah Kuin. Di sana belum ada rusunawa dan harga tanah cukup tinggi, jadi sangat dibutuhkan. Kecamatan Barat juga sama, kebutuhan MBR di sana besar,” jelasnya.
Disperkim memperkirakan pembangunan satu rusunawa membutuhkan anggaran sekitar Rp12 miliar dengan kebutuhan lahan minimal 1 hektare untuk dua bangunan.
Saat ini, rusunawa yang sudah beroperasi di Banjarmasin menawarkan sewa terjangkau Rp200-300 ribu per bulan, sudah mendapat subsidi dari Pemko.
Chandra berharap ke depan proyek rusunawa ini bisa menjadi solusi nyata bagi warga di kawasan padat penduduk.
“Begitu seluruh studi kelayakan selesai, kami lanjutkan ke tahap sosialisasi agar masyarakat siap menerima pembangunan,” ujarnya.
