BANJARUPDATE.COM, HSS – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memastikan ratusan aspirasi warga tak berhenti di meja Musrenbang.
Sebanyak 149 usulan prioritas dari Dapil I dikawal ketat agar masuk dalam penyusunan RKPD 2027.
Komitmen tersebut ditegaskan DPRD HSS dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I yang digelar di Aula Kecamatan Sungai Raya, Rabu (20/1/2025).
Musrenbang Dapil I melibatkan empat kecamatan, yakni Kalumpang, Kandangan, Simpur, dan Sungai Raya. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyaring usulan pembangunan yang berasal langsung dari masyarakat.
Dalam sambutan Bupati HSS yang dibacakan Wakil Bupati Suriani, ditegaskan Musrenbang tidak boleh bersifat seremonial semata, melainkan harus mampu menerjemahkan aspirasi warga menjadi program yang terukur dan berdampak.
“Musrenbang adalah proses krusial agar aspirasi masyarakat benar-benar menjadi program pembangunan yang jelas, terukur, dan memberi manfaat nyata,” ujar Suriani.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan dengan Asta Cita nasional, prioritas pembangunan daerah, serta program strategis kabupaten, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal.
Dari total 546 usulan yang masuk dari 56 desa di Dapil I, sebanyak 149 usulan ditetapkan sebagai prioritas setelah melalui tahapan pra-Musrenbang dan verifikasi di tingkat kecamatan.
Camat Sungai Raya Fathul Musalli menyebut keterbatasan dana desa membuat dukungan kabupaten menjadi sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap usulan prioritas ini dapat terakomodasi, karena dana desa terbatas dan tidak semua kebutuhan bisa dibiayai,” ujarnya.
Anggota DPRD HSS Dapil I Ibnu Safari Rahman menegaskan DPRD akan mengawal agar usulan masyarakat tidak berhenti di forum Musrenbang.
“DPRD hadir memastikan usulan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan prioritas di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Saat anggaran ketat, usulan harus berdampak langsung dan menyentuh kebutuhan paling mendesak. Ini yang akan kami kawal dalam pembahasan selanjutnya,” pungkas Ibnu.
