BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – Program 3 juta rumah tak bisa jalan sendiri. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (Disperkim Kalsel) menegaskan, seluruh level pemerintahan hingga sektor swasta wajib turun tangan.
Kepala Disperkim Kalsel, Rahmiyanti Janoezir, menyatakan program perumahan daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya Program 3 Juta Rumah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
“Program 3 juta rumah menuntut keterlibatan aktif seluruh level pemerintahan, tidak hanya pusat tetapi juga provinsi, kabupaten/kota, serta pengembang, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” tegasnya, dikutip Jumat (27/2).
Data 2024 menunjukkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kalsel baru mencapai 63,40 persen, masih di bawah rata-rata nasional 68,40 persen. Backlog kepemilikan rumah tercatat 12,98 persen atau sekitar 160 ribu rumah tangga belum memiliki hunian.
Tak hanya itu, sekitar 37 persen rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni. Kondisi diperparah bencana banjir yang rutin terjadi dan mempercepat kerusakan rumah warga.
Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalsel menargetkan akses rumah layak naik menjadi 68,5 persen pada 2027. Empat program prioritas disiapkan, mulai dari peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan prasarana dan sarana permukiman, hingga rehabilitasi rumah terdampak bencana.
Rahmiyanti mengakui keterbatasan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana provinsi hanya menangani bencana skala provinsi. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dan sinergi antarlevel pemerintahan menjadi kunci.
“Melalui forum ini kita sinkronisasi dan harmonisasi program agar target tercapai. Kami berharap semua pihak membangun komitmen bersama,” ujarnya.
Dengan penguatan koordinasi, inovasi pembiayaan, dan kolaborasi multipihak, Kalsel optimistis program perumahan berjalan selaras dengan kebijakan nasional demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
