BANJARUPDATE.COM, TABALONG – Pemkab Tabalong mulai menyusun ulang kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026. Meski usulan dari seluruh instansi tembus 1.620 orang, realisasi penerimaan dipastikan jauh lebih kecil karena keterbatasan anggaran.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN 2026 yang digelar di aula BPKAD Tabalong, Kamis (26/3/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Habib Muhammad Taufani Alkaf, Sekda Hj Hamida Munawarah, serta Bupati HM Noor Rifani yang mengikuti melalui Zoom.
Noor Rifani menegaskan pentingnya kualitas dalam rekrutmen CASN 2026. Ia ingin ASN yang diterima benar-benar siap kerja dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
“ASN yang direkrut harus punya kemampuan dan keterampilan, sehingga bisa langsung bekerja dan menjadi tenaga yang andal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pengusulan formasi tidak hanya berdasarkan permintaan SKPD, tetapi harus selaras dengan program prioritas serta kebutuhan riil daerah, terutama pada sektor teknis, pelayanan dasar, pendidikan, dan keuangan.
Di sisi lain, Wakil Bupati Taufani Alkaf menyoroti kondisi fiskal daerah yang menjadi faktor utama dalam pengadaan ASN. Ia menyebut anggaran daerah mengalami penurunan dan diprediksi kembali turun pada 2027.
“Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, kebutuhan ASN harus dihitung benar-benar dengan mempertimbangkan anggaran,” katanya.
Plt Kepala BKPSDM Tabalong, H Fauzan, menjelaskan rakor ini merupakan tindak lanjut surat Menpan RB Nomor B/1553/M.S.M.01.00/2026 terkait kebutuhan ASN tahun anggaran 2026. Dalam pengusulan, pihaknya mengacu pada prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Dari hasil inventarisasi, total usulan kebutuhan ASN di Tabalong mencapai 1.620 orang. Rinciannya, tenaga teknis sebanyak 946 orang, tenaga kesehatan 428 orang, dan guru 246 orang.
Secara detail, kebutuhan tersebut terdiri dari jabatan teknis dengan 532 CPNS dan 414 PPPK, tenaga kesehatan 254 CPNS dan 174 PPPK, serta guru 68 CPNS dan 178 PPPK.
Meski demikian, jumlah tersebut belum bisa diakomodasi seluruhnya. Pemkab Tabalong memutuskan fokus pada pengisian formasi yang ditinggalkan ASN pensiun, yang diperkirakan sekitar 165 orang pada 2026.
“Kesimpulannya, kita fokus mengisi kuota pensiun terlebih dahulu,” ujar Taufani.
Dari hasil perhitungan sementara, formasi yang akan diusulkan terdiri dari 132 CPNS dan 33 PPPK. Pembatasan ini juga mempertimbangkan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, di mana belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total anggaran. Saat ini, porsi belanja pegawai di Tabalong sudah mencapai sekitar 29 persen.
H Fauzan menambahkan, seluruh usulan kebutuhan ASN 2026 akan disampaikan ke Kementerian PAN-RB melalui aplikasi E-formasi paling lambat 31 Maret 2026.
“Nanti kita usulkan ke Menpan RB, harapannya bisa disetujui sesuai kebutuhan minimal untuk mengisi formasi pensiun,” tutupnya.
