BANJARUPDATE.COM, HSS – Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat kerja bersama jajaran eksekutif untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Rabu (1/4/2026).
Pembahasan ini menyoroti pentingnya pengelolaan aset yang lebih sistematis sebagai strategi memperkuat pendapatan daerah.
Ketua Komisi III DPRD HSS, Yuniati, menekankan bahwa inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset pemerintah daerah harus menjadi prioritas dalam penyusunan regulasi ini.
Langkah tersebut dinilai mampu membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Optimalisasi aset ini sangat krusial untuk meningkatkan PAD, terutama saat kita menghadapi kebijakan efisiensi anggaran,” tegas Yuniati dalam rapat tersebut.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah adalah mengubah status sejumlah aset bangunan dari skema pinjam pakai menjadi sistem sewa. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat struktur fiskal daerah dan memastikan aset daerah memberikan manfaat ekonomi yang terukur.
Yuniati juga menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah bersifat terbuka bagi masyarakat luas, termasuk bagi ASN yang telah pensiun, selama mengikuti mekanisme sewa sesuai aturan yang berlaku.
Dalam proses pendalaman Ranperda, Komisi III bersama pihak eksekutif juga sepakat untuk melakukan studi tiru ke daerah lain. Upaya ini bertujuan mempelajari praktik terbaik terkait prosedur penghapusan aset yang sudah rusak berat atau tidak lagi berfungsi.
“Selama ini penghapusan aset sering terkendala aturan yang cukup rumit. Melalui studi tiru ini, kami berharap mendapatkan referensi agar pengelolaan dan penghapusan aset dapat berjalan lebih efektif dan tidak menghambat kinerja daerah,” jelas Yuniati.
DPRD HSS berharap Ranperda BMD yang sedang disusun dapat menjadi landasan kuat bagi pengelolaan aset daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD.
