BANJARUPDATE.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat puncak musim kemarau 2025.
Penjabat Sekretaris Daerah Kalsel, M. Syarifuddin, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penanganan Karhutla bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang digelar secara daring, Rabu (2/7), dari Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru.
Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung secara bertahap mulai Mei, dengan puncaknya pada Agustus di sebagian besar wilayah Kalsel, dan berlanjut hingga Oktober di beberapa daerah lainnya. Durasi kemarau bervariasi, berkisar antara 7 hingga 18 dasarian.
“Jika curah hujan terus menurun, kami segera menetapkan status siaga darurat sesuai arahan Kepala BNPB,” ujar Syarifuddin dikutip Kamis (3/7).
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam kesempatan yang sama menyebutkan sudah ada empat provinsi yang lebih dulu menetapkan status siaga darurat karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Ia mendorong provinsi lain segera menyusul agar bantuan penanganan, seperti operasi udara dan modifikasi cuaca, bisa segera diberikan.
“Pastikan kesiapan dari sisi personel, peralatan, hingga sistem peringatan dini. Waspadai saat hujan berhenti total,” tegas Suharyanto.
Data dari BPBD Kalsel menunjukkan bahwa sejak Januari hingga 1 Juli 2025, sudah terjadi 23 kasus karhutla di wilayah ini, dengan total lahan terdampak mencapai 19,5 hektare. Banjarbaru tercatat sebagai wilayah paling terdampak, dengan 20 kasus dan luas lahan terbakar mencapai 14,7 hektare.
Untuk menekan risiko kebakaran lebih luas, Pemprov Kalsel menyiapkan strategi komprehensif, di antaranya Kolaborasi lintas sektor dan penguatan TRC, termasuk pembinaan dengan lembaga, SKPD, dan organisasi masyarakat, penguatan regulasi seperti revisi Perda Pengendalian Karhutla dan kerja sama pendataan lahan dengan ATR/BPN.
Selain itu, pemetaan zona rawan, dengan fokus utama pada kawasan ring satu Bandara Syamsudin Noor, peningkatan sosialisasi di daerah rawan dengan menggandeng sektor pendidikan, pertanian, dunia usaha, dan layanan kesehatan. Selanjutnya manajemen posko dan logistik, termasuk pembagian tugas, distribusi sarpras, dan pembentukan pos lapangan.
Kemudian lagi, melakukan patroli intensif dan pembasahan lahan, dengan pemantauan tinggi muka air dan pengisian kanal dan terakhir, penguatan sistem peringatan dini hingga ke tingkat desa, serta pengajuan operasi modifikasi cuaca dan operasi udara ke pemerintah pusat.
Meski berbagai upaya telah disiapkan, Syarifuddin menyebut sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti luasnya wilayah hutan, keterbatasan sumber air, serta kesulitan dalam menjangkau pemilik lahan di daerah rawan.
Namun ia optimistis, dengan koordinasi yang solid dan strategi yang matang, Kalsel dapat menekan risiko karhutla dan menjaga stabilitas lingkungan selama musim kemarau tahun ini.
