BANJARUPDATE.COM, JAKARTA – Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, mengkritisi kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening dormant atau pasif. Ia menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang tidak bijak dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
Menurut Kiai Cholil, banyak masyarakat sengaja membiarkan rekening dalam kondisi dormant untuk keperluan mendadak. “Sedikit sih, tidak banyak, paling Rp 200-300 juta untuk jaga-jaga yayasan. Tapi setelah saya coba transfer, ternyata sudah terblokir. Nah, ini kebijakan yang tidak bijak,” ujarnya kepada MUIDigital, Sabtu (9/8/2025).
Kiai Cholil yang juga menjadi korban kebijakan ini mengatakan, salah satu rekening yayasan miliknya dengan saldo sekitar Rp 300 juta ikut diblokir PPATK. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dan melakukan uji coba sebelum menerapkan kebijakan secara nasional.
“Disamping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya, perlu ada tindakan dari Presiden terhadap kebijakan yang bikin gaduh,” tegasnya.
Kiai Cholil khawatir pemblokiran rekening dormant secara masif akan membuat masyarakat enggan menabung di bank. Ia mengingatkan pemerintah agar memisahkan antara rekening yang terindikasi melanggar hukum dengan rekening yang tidak bermasalah.
Meski demikian, ia mendukung penegakan hukum terhadap temuan PPATK terkait 120 ribu rekening yang diperjualbelikan secara ilegal atau digunakan untuk tindak pidana seperti perjudian, korupsi, dan penipuan. “Kalau memang melanggar, proses hukum harus dijalankan, baru rekeningnya diblokir,” katanya.
Kiai Cholil menegaskan bahwa pemblokiran rekening secara serampangan bisa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ia juga mendorong pihak perbankan untuk lebih selektif saat pembukaan rekening agar tidak disalahgunakan.
“Saya pikir kontrol perbankan itu lebih mudah ketimbang mengontrol orang yang mencuri ayam,” pungkasnya.
Sumber: MUI.or.id
