BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – Menjelang rencana aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan pada Senin (1/9/2025), Polda Kalsel mengeluarkan imbauan kepada peserta dan panitia aksi agar menjaga ketertiban, kedamaian, serta tidak mengganggu ketertiban umum.
Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian menghormati hak warga dalam menyampaikan pendapat, namun tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab.
“Kami menghormati hak menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Adam dikutip dari keterangan resminya Senin (1/9/2025).
Polda Kalsel meminta peserta aksi mengendalikan diri serta menghindari tindakan yang dapat memicu kericuhan atau konflik.
Polda Kalsel juga menegaskan akan menindak tegas pelaku perusakan, pembakaran, atau kekerasan dalam bentuk apa pun.
Selain itu, masyarakat diminta tidak terpancing isu atau hasutan dari pihak tak bertanggung jawab.
Aspirasi diharapkan disampaikan secara damai, santun, dan bermartabat sesuai norma yang berlaku.
“Kami menginginkan aksi ini berjalan damai dan tertib. Jangan sampai niat baik menyampaikan aspirasi justru berujung pada kerugian dan merusak kedamaian. Kalimantan Selatan harus tetap aman dan damai,” tegasnya.
Polda Kalsel akan menerjunkan personel dalam jumlah cukup untuk mengamankan jalannya aksi serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Warga yang tidak berkepentingan diminta menghindari area sekitar Kantor DPRD Kalsel demi mengurangi kepadatan.
Selain itu, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa. Polda meminta pengertian dari para pengguna jalan terkait hal ini.
“Kami siap mengamankan dan mengawal aksi agar tetap kondusif. Keamanan dan keselamatan bersama adalah prioritas kami,” pungkas Adam.
Diketahuai, Aliansi Rakyat Kalsel Melawan siap menggelar aksi besar, Senin (1/9). Keputusan aksi diambil usai konsolidasi pada Jumat (29/8) malam di Banua Anyar. Ada sejumlah tuntutan yang akan disuarakan massa.
Pertama, menuntut reformasi DPR, mulai dari tugas, gaji, hingga tunjangan agar lebih efisien sesuai kondisi fiskal negara. Massa juga menegaskan menolak bernegosiasi dengan pihak mana pun selain Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
Kedua, mengecam tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya serta menuntut reformasi institusi Polri.
Ketiga, mengawal pengusutan kasus kematian Affan Kurniawan dan menuntut pertanggungjawaban konkret dari pihak terkait.
Selain itu, massa juga akan menyuarakan isu-isu lokal di Kalsel, termasuk menolak pembentukan Taman Nasional Meratus yang dinilai merugikan masyarakat adat. Mereka juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
