BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mrnggelar Rapat Koordinasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Senin (12/1/2026).
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Hj. Neli Listriani, menegaskan bahwa Posyandu kini mengalami perubahan paradigma, dari layanan sektoral menjadi wadah pelayanan dasar lintas sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan.
“Posyandu saat ini tidak lagi hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak. Ia telah berkembang menjadi wahana pelayanan dasar masyarakat yang terintegrasi lintas sektor,” ungkap Neli.
Ia menjelaskan, pengintegrasian enam SPM melalui Posyandu merupakan strategi mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, mengingat Posyandu merupakan unit pelayanan yang paling dekat dan akrab dengan warga. Dengan pendekatan tersebut, efektivitas pelayanan diharapkan meningkat, sekaligus memperkuat posisi kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Dalam rapat koordinasi itu, sejumlah agenda strategis turut dibahas, di antaranya persiapan pelaksanaan Posyandu 6 SPM di Kota Banjarmasin, persiapan Lomba Tim Pembina Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, serta persiapan Lomba Posyandu 6 SPM Tingkat Kota Banjarmasin. Kegiatan ini dihadiri Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin M. Ramadhan bersama jajaran SKPD yang tergabung dalam Tim Pembina Posyandu.
Neli menekankan bahwa keberhasilan implementasi Posyandu 6 SPM sangat ditentukan oleh komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Ia meminta agar setiap SKPD tidak hanya menjalankan program sesuai tupoksi, tetapi memastikan pelaksanaannya berjalan optimal hingga ke tingkat Posyandu.“Posyandu adalah titik temu pelayanan dasar dengan masyarakat. Karena itu, pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara langsung dan berkala agar pelaksanaannya optimal dan sesuai regulasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi di lapangan, khususnya terkait kualitas sumber daya manusia kader Posyandu. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan kader, serta tingginya angka pergantian kader, menjadi perhatian serius yang harus ditangani secara berkelanjutan.
“Kader adalah ujung tombak pelayanan. Jika kapasitas mereka tidak diperkuat, Posyandu berpotensi hanya menjadi kegiatan rutin tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dari sisi kebijakan, penerapan Posyandu 6 SPM di Kota Banjarmasin didukung oleh jaringan Posyandu yang luas serta tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk. Namun demikian, kesiapan sumber daya manusia masih menjadi titik lemah yang perlu segera diperbaiki.
Di sisi lain, integrasi lintas sektor membuka peluang lahirnya inovasi pelayanan berbasis kebutuhan lokal. Ancaman justru dapat muncul apabila pembinaan dan koordinasi antar-SKPD tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas kader Posyandu secara rutin, serta evaluasi berkala agar Posyandu 6 SPM benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan sinergi yang kuat dan kerja yang terarah, Posyandu dapat menjadi pusat pelayanan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup warga Kota Banjarmasin,” pungkas Neli.
Sumber: Diskominfo Banjarmasin
