BANJARUPDATE.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mempercepat pemulihan lahan pertanian pasca banjir dengan menggandeng pemerintah kabupaten/kota agar penanganan berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak luas pada sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan hingga hortikultura.
“Yang terdampak bukan hanya padi dan jagung, tetapi juga hortikultura. Saat ini proses pemulihan terus berjalan bersama pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Syamsir, Senin (9/2/2025).
Ia menyebutkan, total lahan pertanian yang sempat terendam banjir diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu hektare. Namun, sebagian lahan sudah mulai ditangani secara mandiri oleh para petani.
“Sebagian sudah dikerjakan petani. Sisanya masih kita monitoring karena ada lahan yang belum memungkinkan untuk ditanami atau diolah,” jelasnya.
Menurut Syamsir, pemerintah provinsi berperan mendorong percepatan pemulihan melalui penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT), serta koordinasi teknis di lapangan. Fokus pemulihan berada di wilayah terdampak seperti Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tanah Laut.
Sementara itu, sentra pertanian di Kabupaten Barito Kuala juga terdampak banjir, meski dengan luasan yang tidak terlalu besar.
“Kondisi ini akan kita bahas lebih detail dalam rapat koordinasi teknis minggu depan,” ujarnya.
Syamsir menegaskan, peran utama penanganan berada di pemerintah kabupaten/kota karena kewenangan wilayah ada di daerah masing-masing.
“Provinsi tidak memiliki wilayah. Yang punya wilayah itu kabupaten dan kota. Kita bersama-sama mengidentifikasi ulang dengan pemerintah daerah dan kelompok tani,” katanya.
Ia juga menekankan, pemberian bantuan dilakukan secara selektif menyusul keterbatasan anggaran provinsi akibat penyesuaian dan pemotongan anggaran tahun berjalan. Beberapa kabupaten bahkan telah lebih dulu menyiapkan bantuan bagi petani terdampak.
“Provinsi akan melihat kekurangannya saja, terutama pada lahan yang benar-benar membutuhkan dukungan tambahan,” ucapnya.
Bantuan dari pemerintah provinsi, lanjut Syamsir, diprioritaskan pada wilayah dengan luasan terdampak di atas seribu hektare.
“Biasanya petani sudah mengantisipasi secara mandiri. Kekurangannya nanti baru kita bantu,” pungkasnya.
