BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – Optimalisasi aset daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) membuahkan hasil. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah mencatat setoran Rp28,9 miliar ke kas daerah Provinsi Kalsel dari hasil lelang Barang Milik Daerah (BMD) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sepanjang 2022-2025.
Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Tetik Fajar Ruwandari, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi berkelanjutan antara DJKN dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset yang sudah tak produktif.
“Nilai Rp28,9 miliar ini kontribusi nyata dari hasil bersih lelang dan setoran BPHTB selama empat tahun terakhir. Kami mengapresiasi pemda yang makin aktif memanfaatkan instrumen lelang negara,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (28/2).
Data kinerja menunjukkan 2024 menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 49 persen dari total capaian. Pada tahun itu, realisasi BPHTB melonjak hingga Rp11,81 miliar, sementara hasil bersih lelang mencapai Rp2,14 miliar dengan partisipasi tujuh pemerintah daerah.
Efektivitas lelang juga terlihat dari tingginya barang yang terjual. Sepanjang 2024, sebanyak 229 lot laku dari 285 lot yang ditawarkan. Sementara pada 2025, meski hanya lima instansi terlibat, hasil bersih lelang justru menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, yakni Rp3,12 miliar.
Objek lelang didominasi kendaraan bermotor, khususnya roda dua yang pada 2024 mencapai 195 unit. Selain itu ada kendaraan roda empat, alat berat, bongkaran bangunan, hingga hasil peternakan dan besi tua.
Menurut Tetik, mekanisme lelang menjamin transparansi dan akuntabilitas penghapusan aset daerah. Melalui platform digital lelang.go.id, masyarakat bisa ikut serta secara terbuka sehingga harga yang terbentuk optimal bagi daerah.
DJKN Kalselteng optimistis tren positif ini terus berlanjut. Pemerintah daerah didorong aktif menginventarisasi aset yang tak lagi bernilai guna untuk segera dilelang demi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Lelang bukan sekadar penjualan, tapi solusi pengelolaan aset yang memberi nilai tambah ekonomi langsung bagi pembangunan di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
