BANJARUPDATE.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai mematangkan arah pembangunan 2027. Di tengah ancaman banjir yang kerap berulang, strategi disusun agar pembangunan tetap berjalan dan ekonomi tetap tumbuh.
Hal ini dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Grand Tan Hotel & Convention Center, Kecamatan Gambut, Senin (30/3/2026). Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur dengan dihadiri DPRD Banjar, kepala SKPD, perwakilan pemerintah provinsi, akademisi, dan organisasi masyarakat lainnya.
Sekretaris Daerah Banjar, Yudi Andrea, mengatakan penyusunan RKPD 2027 merupakan respons atas berbagai persoalan di 2026, khususnya banjir.
“Di tahun 2027 kita lebih mengarah ke penanggulangan banjir, sekaligus meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian pascabanjir,” ujarnya.
Menurutnya, Musrenbang menjadi forum penting untuk merumuskan program prioritas dengan menghimpun usulan dari masyarakat hingga tingkat SKPD.
“Masukan dari masyarakat kita padukan dengan program SKPD, dari desa sampai kabupaten dan provinsi, sehingga terbentuk rencana kerja 2027,” katanya.
Pemkab Banjar menetapkan lima prioritas pembangunan, yakni penguatan SDM, ekonomi inklusif, penguatan infrastruktur pascabencana, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik, berbasis resiliensi bencana.
Dari sisi fisik, perbaikan infrastruktur menjadi fokus utama, terutama jalan dan jembatan yang terdampak banjir.
“Perbaikan infrastruktur pascabanjir seperti jalan dan jembatan kita dorong di 2027,” jelas Yudi.
Selain itu, peningkatan pelayanan publik juga disiapkan, termasuk pembangunan rumah sakit di Gambut serta pengembangan mal pelayanan publik dan kemudahan perizinan investasi.
Di sisi anggaran, Pemkab Banjar mulai berhitung realistis. Defisit ditargetkan bisa ditekan.
“Kita targetkan defisit sekitar Rp 200 miliar, lebih rendah dibanding 2026 yang sekitar Rp 400 miliar,” ujarnya.
Namun, ada tantangan berupa potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemkab Banjar bahkan mengantisipasi kemungkinan pemangkasan hingga 25 persen sebagai skenario terburuk.
Kondisi ini berdampak pada penyesuaian belanja daerah, termasuk belanja pegawai yang saat ini berada di kisaran 38 persen.
“Ke depan akan kita rumuskan kembali, termasuk efisiensi di beberapa pos belanja,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan anggaran infrastruktur tetap aman dan pembangunan bisa berjalan.
“Insyaallah masih aman, jadi pembangunan infrastruktur tetap bisa kita lanjutkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbangda Banjar, Nashrullah Shadiq, menekankan pentingnya pembangunan berbasis ketahanan bencana.
“Resiliensi bencana itu kemampuan kita menghadapi dan mengatasi bencana. Ini penting karena hampir tiap tahun kita mengalaminya,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan ekonomi dan peningkatan SDM harus tetap berjalan beriringan dengan upaya penanganan bencana.
“Bagaimana kita menyikapi bencana, tapi prioritas seperti SDM dan ekonomi inklusif tetap jalan,” katanya.
Pemkab Banjar juga menargetkan peningkatan serapan anggaran. Jika sebelumnya berada di kisaran 90 persen, ke depan diharapkan bisa lebih optimal hingga di atas 95 persen.
Untuk itu, seluruh SKPD diminta mempercepat realisasi anggaran sejak awal tahun, dengan target minimal 20 persen pada triwulan pertama.
“Kalau serapan di awal sudah tinggi, maka triwulan berikutnya akan lebih mudah dikejar,” pungkas Shadiq.
Pemerintah daerah pun optimistis pembangunan 2027 dapat berjalan sesuai rencana, termasuk mendorong pemerintah pusat agar proyek pengendalian banjir seperti Bendungan Riam Kiwa dapat segera terealisasi.
