DPRD HSS Perkuat Pengawasan Lewat Program Ber-AKSI

Banjar Update32 Dilihat

BANJARUPDATE.COM, HSS – Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Akhmad Fahmi, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mendukung penuh pelaksanaan program Kabupaten Ber-AKSI (Berani Berantas Korupsi) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul terpilihnya Kabupaten HSS sebagai salah satu dari tiga daerah terbaik tingkat nasional dalam program percontohan antikorupsi yang digagas KPK.

Akhmad Fahmi mengatakan, capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat HSS sekaligus momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Kami bersama masyarakat akan mendukung penuh upaya KPK dan Pemerintah Kabupaten HSS dalam mewujudkan Kabupaten Ber-AKSI,” ujar Fahmi usai menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Kabupaten Ber-AKSI di Pendopo Bupati HSS, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan program pencegahan korupsi berjalan efektif melalui fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif.

Karena itu, DPRD HSS berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta penggunaan anggaran daerah guna menutup celah terjadinya praktik korupsi.

Selain itu, Fahmi memastikan DPRD siap menampung berbagai laporan, masukan, maupun keluhan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan untuk kemudian dibahas dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD. Setiap laporan atau aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Fahmi berharap seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat bersinergi mendukung program tersebut sehingga HSS mampu memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan KPK sebagai kabupaten percontohan antikorupsi.

“Semoga Kabupaten HSS benar-benar mampu mewujudkan Kabupaten Ber-AKSI sesuai kriteria yang telah ditetapkan KPK RI, sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik dan kepercayaan masyarakat terus meningkat,” pungkasnya.