DPRD HSS Dorong SOPD Prioritaskan Program Penciptaan Lapangan Kerja di APBD 2027

Banjar Update71 Dilihat

BANJARUPDATE.COM, HSS – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meminta seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) memprioritaskan program yang mampu membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.

Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD HSS, Muhlis Ridhani, saat rapat kerja pra Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027, Senin (11/5/2026).

Menurut Muhlis, pemerintah daerah perlu lebih serius menghadirkan program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu masyarakat memperoleh pekerjaan atau memulai usaha mandiri. Langkah itu dinilai penting untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten HSS.

“Kami melihat program-program yang berfokus pada pembukaan peluang usaha bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan masih sangat minim. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Muhlis.

Ia menilai penyusunan program kerja SOPD harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan.

Salah satu langkah yang didorong DPRD adalah memperbanyak pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat. Dengan bekal keterampilan yang memadai, warga diharapkan mampu membuka usaha sendiri dan menciptakan sumber pendapatan baru.

“Pelatihan keterampilan harus diperluas agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berwirausaha dan menciptakan peluang kerja secara mandiri,” tegasnya.

Selain menyoroti sektor ketenagakerjaan, Muhlis juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada sektor pertanian. Menurutnya, sektor tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.

DPRD mendorong peningkatan anggaran untuk berbagai kebutuhan pertanian, seperti program cetak sawah, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan pupuk, hingga pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

“Kami berharap pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran, sehingga sejalan dengan visi-misi bupati serta mendukung program strategis pemerintah pusat,” pungkasnya.