BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) memberi tenggat waktu 60 hari kepada pemerintah daerah (Pemda) di kabupaten/kota di Kalsel untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2025.
Hal itu ditegaskan Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 kepada 13 Pemda se-Kalsel di Auditorium BPK Perwakilan Kalsel, Selasa (26/5/2026).
Menurut Andriyanto, batas waktu tersebut mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“Penjelasan atau jawaban diberikan selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP kami sampaikan. Dan 60 harinya adalah hari kalender, artinya Sabtu-Minggu tetap dihitung,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi diterima redaksi banjarupdate.com Rabu (27/5).
Ia mengatakan, tindak lanjut yang dimaksud tidak selalu berupa pengembalian kerugian daerah, tetapi juga mencakup penyelesaian administrasi maupun perbaikan sistem pengendalian intern (SPI).
Dalam kesempatan tersebut, seluruh Pemda di Kalsel kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Meski begitu, BPK masih menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera diselesaikan Pemda, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan atau penyetoran ke kas daerah.
Hingga 22 Mei 2026, tindak lanjut atas temuan yang berdampak pada penyetoran atau pemulihan ke kas daerah baru mencapai 43,9 persen dari total nilai rekomendasi.
Selain itu, BPK juga menyoroti beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian, seperti pengelolaan pajak daerah, pengadaan tanah, pengelolaan dana CSR, hingga pemanfaatan barang milik daerah.
Andriyanto menekankan seluruh pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan berdampak bagi masyarakat.
