BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,98 triliun.
Angka ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Kalsel, H. Hasnuryadi Sulaiman, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin pada Rabu (18/6). “SILPA APBD Kalsel Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,98 triliun,” ungkap Hasnuryadi.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Supian HK, dengan agenda Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) 2024.
Hasnuryadi menjelaskan, secara garis besar, pendapatan daerah Kalsel pada 2024 mencapai lebih dari Rp12,4 triliun atau 106 persen dari yang dianggarkan, sementara belanja daerah sekitar Rp11,1 triliun atau 83,63 persen.
Hasnuryadi menyatakan, SILPA 2024 ini sudah dimasukkan ke dalam APBD Murni Kalsel Tahun Anggaran 2025 dan akan dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan.
Hal ini sejalan dengan visi Kalsel sebagai “Gerbang Logistik Kalimantan” dan visi daerah “Kalsel Bekerja, Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”
Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalsel, Firman Yusi, menyampaikan bahwa dua rancangan peraturan daerah (Raperda) telah ditarik.
Kedua Raperda tersebut adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
“Penarikan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat dari setiap pemrakarsa seperti Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan dari eksekutif dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dari Komisi IV DPRD Kalsel,” jelas Firman.
Usai rapat paripurna, unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalsel, termasuk pimpinan Komisi, bertolak ke Jakarta untuk menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan Provinsi Kalsel yang bebas korupsi.
