BANJARUPDATE.COM, HSS – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi didampingi Wakil Ketua I Husnan, serta dihadiri Wakil Bupati HSS H. Suriani, Sekretaris Daerah Muhammad Noor, anggota DPRD, dan jajaran pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum yang berisi apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Fraksi NasDem dan Fraksi PKB memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten HSS kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Haidir Sani, menilai capaian tersebut menunjukkan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam mengelola keuangan daerah.
“Raihan opini WTP ke-13 kalinya ini menjadi bukti komitmen dan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan APBD,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah fraksi juga menyampaikan catatan kritis terhadap pelaksanaan anggaran. Fraksi Golkar dan Fraksi PPP-Gelora menyoroti masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD 2025.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Muhlis Ridhani, meminta pemerintah daerah meningkatkan akurasi perencanaan pendapatan dan memperbaiki serapan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
“Ke depan, penyerapan anggaran harus lebih ditingkatkan lagi sehingga bisa berjalan maksimal,” tegas Muhlis.
Senada, Juru Bicara Fraksi PPP-Gelora, Ibnu Safari Rahman, menilai besarnya SILPA menunjukkan masih adanya program yang belum terlaksana secara maksimal.
“Besarnya SILPA membuktikan bahwa masih ada anggaran yang belum terserap secara maksimal,” katanya.
Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi mengatakan, seluruh pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan anggaran daerah ke depan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Selanjutnya, pembahasan Ranperda akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi sesuai tahapan yang telah dijadwalkan DPRD HSS.
