BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bakal memanggil manajemen PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalselteng untuk meminta penjelasan terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam sepekan terakhir. Dewan menilai pemadaman telah merugikan masyarakat dan pelaku usaha.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Alpiya Rakhman, S.E., M.M, mengatakan pemanggilan dilakukan setelah banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD. Komisi III DPRD Kalsel dijadwalkan memanggil pihak PLN dalam waktu dekat.
“Insyaallah dalam waktu dekat kami akan memanggil PLN. Kami ingin mengetahui apa sebenarnya persoalan yang terjadi sehingga terjadi pemadaman bergilir,” kata Alpiya.
Ia menilai kondisi tersebut ironis mengingat Kalsel merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia.
“Kita ini daerah yang potensi batu baranya sangat besar. Sangat disayangkan kalau masih terjadi pemadaman bergilir. Jangan sampai persoalannya karena stok batu bara kurang. Kalau memang ada kendala teknis, segera diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Alpiya, pemadaman bergilir paling banyak merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang aktivitasnya bergantung pada pasokan listrik.
“Yang paling dirugikan tentu masyarakat. Banyak laporan yang masuk ke kami, mulai dari warga hingga pelaku usaha kecil yang terdampak akibat listrik padam,” katanya.
DPRD juga menyoroti belum adanya penjelasan resmi dari PLN kepada lembaga legislatif mengenai penyebab pemadaman.
“Sampai hari ini belum ada laporan dari PLN ke DPRD terkait persoalan ini. Karena itu kami berinisiatif memanggil mereka agar persoalannya jelas dan ada solusi,” ucapnya.
Alpiya berharap PLN bersikap lebih terbuka kepada masyarakat. Bahkan, menurutnya, PLN perlu mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.
“Kalau masyarakat telat membayar langsung dikenakan sanksi. PLN juga harus bijaksana. Paling tidak ada bentuk kompensasi atau diskon bagi pelanggan yang terdampak pemadaman,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan mengawal persoalan tersebut hingga pemadaman bergilir tidak lagi terjadi di Kalsel.
“Kami ingin ada jalan keluar. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan akibat pemadaman listrik ini,” pungkasnya.
Menurut jadwal, besok DPRD Kalsel diagendakan rapat bersama PLN di Rumah Banjar, sebutan kantor DPRD Kalsel JL Lambung Mangkurat Banjarmasin.
