BANJARUPDATE.COM, HSS – Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Akhmad Fahmi, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Menurut Fahmi, capaian tersebut menjadi bukti kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berjalan secara transparan dan akuntabel berkat sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif.
“Kami mengapresiasi kinerja luar biasa jajaran Pemkab HSS yang kembali berhasil mempertahankan opini WTP hingga ke-13 kalinya secara beruntun,” ujar Akhmad Fahmi, usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 di Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).
Ia menegaskan, DPRD HSS akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran daerah tetap sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut Fahmi, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga menjadi indikator penting bahwa tata kelola keuangan daerah berada pada jalur yang benar.
“Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. DPRD akan terus mengawal agar penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.
Penghargaan opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, kepada Pemerintah Kabupaten HSS.
Andriyanto menjelaskan, terdapat empat indikator utama yang menjadi dasar penilaian BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Indikator tersebut meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Meski masih ditemukan beberapa catatan dalam hasil pemeriksaan, menurut Andriyanto, temuan tersebut masih berada di bawah ambang batas yang dapat memengaruhi opini WTP.
“Kami berharap seluruh rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan ke depan,” ujarnya.
