BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) mengusulkan kenaikan tarif jasa pengusahaan alur bagi kapal pengangkut batu bara ekspor dari 0,3 menjadi 0,50. Usulan tersebut masih menunggu persetujuan Kementerian Perhubungan sebelum diberlakukan.
Direktur Utama PT Ambapers Zulfadli Gazali mengatakan tarif jasa alur belum pernah mengalami penyesuaian sejak pertama kali diterapkan. Karena itu, pihaknya mengusulkan kenaikan tarif berdasarkan rekomendasi Indonesian National Shipowners Association (INSA).
“Tarif saat ini masih 0,3 dan belum pernah naik. Kami mengusulkan menjadi 0,50 sesuai rekomendasi dari INSA,” kata Zulfadli usai rapat di DPRD Kalsel.
Menurutnya, Ambapers masih menunggu rekomendasi dari INSA Pusat serta surat persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Jika seluruh tahapan selesai, perusahaan akan menyosialisasikan tarif baru kepada seluruh pengguna alur sebelum resmi diterapkan.
“Kami masih menunggu surat dari Kementerian Perhubungan. Setelah itu baru kami sosialisasikan kepada pengguna alur, kemudian tarif baru diterapkan,” ujarnya.
Zulfadli menilai kenaikan tarif akan berdampak positif terhadap pendapatan perusahaan. Dampaknya, dividen yang diterima pemegang saham juga diperkirakan meningkat.
Ia menjelaskan, sebelumnya komposisi saham Ambapers terdiri atas 60 persen milik PT Bangun Banua dan 40 persen milik Pelindo. Berdasarkan kesepakatan terbaru, komposisi itu berubah menjadi 70 persen untuk Bangun Banua dan 30 persen untuk Pelindo.
“Dengan perubahan komposisi saham dan apabila kenaikan tarif berjalan, dividen Bangun Banua yang sebelumnya sekitar Rp 17 miliar diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp 26 miliar,” jelasnya.
Operasional Pinisi Disetop
Dalam kesempatan itu, Zulfadli juga mengungkapkan kapal pinisi wisata yang dikelola Ambapers masih belum beroperasi. Penyebab utamanya ialah tingginya biaya sewa kapal yang dinilai tidak sebanding dengan pendapatan.
“Kami masih menunggu bantuan CSR dari Pelindo agar bisa memiliki kapal sendiri. Kalau masih menyewa, biayanya terlalu tinggi sehingga operasionalnya hampir merugi,” katanya.
Ia menyebut biaya sewa kapal pinisi mencapai lebih dari Rp 1 miliar per tahun. Karena itu, Ambapers memilih menghentikan sementara operasional kapal sambil menunggu dukungan pengadaan armada sendiri yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar.
Sebelumnya, Ambapers sempat menjalankan program wisata maritim gratis bekerja sama dengan Bank Kalsel sebanyak 100 perjalanan bagi pelajar. Ke depan, perusahaan berharap program tersebut bisa diperluas hingga 1.000 perjalanan apabila dukungan CSR untuk pengadaan kapal dapat terealisasi.
“Kalau nanti ada kapal sendiri, tarif bisa lebih murah, masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa bisa lebih banyak menikmati wisata maritim, dan pengelolaannya juga lebih optimal,” pungkasnya.
