BANJARUPDATE.COM, BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) membuka peluang penambahan anggaran bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, setelah menerima keluhan terkait pemangkasan anggaran dalam pembahasan Rancangan APBD 2027.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas mengatakan usulan tambahan anggaran masih dapat dibahas pada tahap Badan Anggaran (Banggar). Menurut dia, langkah itu diperlukan agar program prioritas, khususnya di sektor pertanian, tetap berjalan.
“Kami masih membuka peluang bagi SKPD untuk menyusun anggaran tambahan sesuai skala prioritas. Nanti akan kami bahas lagi di Banggar,” kata Suripno usai rapat, Rabu (15/7).
Ia menjelaskan, keluhan disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Dinas Perkebunan, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ketiga instansi itu mengaku harus mengurangi bahkan meniadakan sejumlah program karena keterbatasan anggaran.
“Ketiga SKPD itu menyampaikan anggaran yang telah direncanakan belum maksimal untuk melaksanakan program kerja. Akibatnya ada beberapa kegiatan yang harus dinolkan karena dana yang tersedia tidak mencukupi,” ujarnya.
Menurut Suripno, perhatian terbesar tertuju pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Anggaran dinas tersebut disebut turun hampir separuh, dari sekitar Rp50 miliar menjadi sekitar Rp26 miliar.
Ia menilai pemangkasan anggaran berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian. Program yang selama ini mendorong petani menanam padi hingga tiga kali dalam setahun dikhawatirkan tidak dapat dipertahankan.
“Kalau sebelumnya petani bisa menanam tiga kali dalam setahun, dengan anggaran yang tersedia kemungkinan hanya dua kali. Artinya produksi akan menurun,” katanya.
Penurunan produksi, menurut Suripno, berisiko mengurangi kemampuan Kalimantan Selatan memasok beras ke provinsi lain di Pulau Kalimantan.
“Kalimantan Selatan selama ini menjadi penyangga beras untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Kalau produksi turun, kami khawatir fungsi itu tidak lagi bisa dipenuhi,” ujarnya.
Sebagai solusi, DPRD mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan agar ruang fiskal untuk menambah anggaran sektor prioritas semakin terbuka. Salah satu yang disoroti ialah potensi penerimaan pajak di sektor bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai belum tergarap maksimal.
“Masih ada potensi pajak yang bisa dioptimalkan. Kalau pendapatan daerah meningkat, harapan kami kebutuhan anggaran SKPD juga bisa dipenuhi,” kata Suripno.
Menurut dia, keputusan akhir terkait penambahan anggaran akan ditentukan setelah pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD dan pemerintah daerah.
