BANJARUPDATE.COM, HSS – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Di balik persetujuan itu, DPRD menyoroti masih besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang dinilai perlu ditekan pada tahun anggaran berikutnya.
Persetujuan diberikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD HSS H. Husnan didampingi Wakil Ketua II H. Muhammad Kusasi. Rapat dihadiri Bupati HSS Syafrudin Noor, Wakil Bupati Suriani, Sekretaris Daerah Muhammad Noor, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Husnan mengatakan persetujuan terhadap Raperda merupakan hasil pembahasan berjenjang yang dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah melalui rapat komisi dan gabungan komisi.
“Alhamdulillah pembahasannya sudah kami laksanakan bersama komisi dan gabungan komisi. Banyak hal yang menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depan, termasuk berbagai saran yang disampaikan fraksi-fraksi berdasarkan hasil pembahasan dan ketentuan yang berlaku,” kata Husnan.
Menurut dia, salah satu catatan DPRD adalah perlunya optimalisasi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah itu diharapkan dapat menekan besarnya SiLPA pada akhir tahun anggaran.
“Kami berharap ke depan optimalisasi pelaksanaan anggaran oleh seluruh OPD semakin baik sehingga tidak lagi terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang terlalu besar,” ujarnya.
Setelah disetujui DPRD, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Husnan menambahkan, evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bahan perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan akuntabel pada tahun-tahun berikutnya.
